KALABAHI, WARTAALOR.COM — Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor memberikan sejumlah catatan dan sorotan terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor pada 7 September 2026. Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menilai perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan perkembangan kondisi aktual daerah, termasuk perubahan kebijakan fiskal nasional dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi NasDem menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi proses penyesuaian angka, tetapi harus benar-benar diarahkan pada program yang realistis, terukur dan mampu dilaksanakan dalam waktu yang tersedia.
Karena waktu efektif pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dinilai relatif singkat, Fraksi NasDem mengimbau pemerintah daerah agar penentuan belanja dilakukan secara selektif.
Belanja yang diprioritaskan, menurut Fraksi NasDem, antara lain belanja wajib dan mengikat, belanja yang sangat urgen dan mendesak, belanja yang realistis serta terukur dari sisi waktu maupun teknis pelaksanaan, serta belanja sebagai konsekuensi kebijakan pemerintah pusat.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar seluruh program dan kegiatan yang dimasukkan dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat diimplementasikan. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam hal penyerapan anggaran.
Soroti Realisasi Belanja Baru 59,11 Persen
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah ketimpangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah.
Berdasarkan nota keuangan pemerintah daerah yang menjadi bahan pemandangan umum fraksi, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 75,15 persen dari target sekitar Rp1,060 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru mencapai 59,11 persen.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian karena realisasi belanja modal baru mencapai 38,31 persen dari anggaran sekitar Rp59,087 miliar, sedangkan realisasi belanja operasi telah mencapai 61,97 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai rendahnya realisasi belanja modal dibandingkan belanja operasi.
Perubahan APBD Alor 2026 Naik Rp153,682 Miliar
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menyoroti rencana Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp1,214 triliun.
Angka tersebut mengalami peningkatan sekitar Rp153,682 miliar dibandingkan target APBD murni 2026 yang berada di kisaran Rp1,060 triliun.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), target dalam Perubahan APBD 2026 disebut mencapai sekitar Rp65,541 miliar, atau meningkat sekitar Rp504,485 juta dibandingkan target APBD murni.
Fraksi NasDem menyoroti bahwa peningkatan PAD tersebut antara lain didominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas sebesar sekitar Rp504,485 juta.
Fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai peningkatan penerimaan tersebut, termasuk faktor yang menyebabkan retribusi pelayanan kesehatan dapat memberikan tambahan penerimaan dalam jumlah tersebut.
