KALABAHI, WARTAALOR.com – Pelaksanaan Festival Cerita Rakyat Alor (FCRA) yang yang digelar oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama panitia sejak bulan Oktober lalu telah selesai. Puncak acara tersebut ditandai dengan pentas panggung oleh 26 peserta yang lolos. Kegiatan berlangsung di Aula Watamelang, Kelurahan Mutiara Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (27/11/2021).
Ketua Panitia FCRA, Yohanis Atamai, S. Pd menyatakan, cerita rakyat yang sebelumnya telah ditulis dengan menggunakan dwi-bahasa; bahasa Indonesia dan daerah oleh masing-masing peserta itu kemudian dilakukan pentas panggung, baik luring maupun daring. Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna menepis ancaman kepunahan bahasa dan sejarah di Kabupaten Alor, yang hari-hari ini kian nyata.
Ia menambahkan, upaya mempertahankan budaya, bahasa dan sejarah di Kabupaten Alor dilakukan dengan menggelar FCRA. Kendati demikian, Pegiat Sosial Alor itu menyayangkan rendahnya animo masyarakat terhadap eksistensi budaya, bahasa dan sejarah di Alor. Padahal, Alor memiliki beragam budaya, bahasa dan sejarah.
Anis turut menyayangkan, saat pembukaan jadwal pendaftaran, terdapat ratusan peserta yang mendaftarkan diri, namun hingga pada tahap pendampingan penulisan cerita rakyat, jumlah peserta kemudian semakin berkurang.
“Rendahnya kesadaran berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat terhadap budaya, bahasa dan literasi telah ikut mengakibatkan rendahnya peserta dalam FCRA di kabupaten yang dijuluki seribu moko itu,” kata Anis.
Dia menyebut, sejak awal pendaftaran yang dibuka panitia Bulan Oktober lalu, terdapat 105 peserta yang ikut mendaftarkan diri. Namun, jumlah peserta tersebut semakin berkurang ketika memasuki tahap seminar penulisan cerita dan pendampingan penulisan cerita rakyat.
Pihaknya mensinyalir, penulisan cerita rakyat dengan menggunakan dwibahasa membuat banyak peserta kemudian mengundurkan diri. “Dengan alasan mereka tidak tahu bahasa daerah atau sulit untuk menerjemahkan cerita dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah masing-masing, sehingga setelah workshop penulisan tanggal 25 Oktober jumlah peserta kemudian berkurang menjadi 75 orang,” tutur Anis.
“Bahkan pada tahap pendampingan penulisan selama satu minggu tanggal 27 Oktober-7 November, jumlah peserta berkurang menjadi 50 orang, setelah itu, yang memasukan tulisan batas tanggal 15 November, hanya 27 peserta yang mengirim hasil tulisan dalam bahasa daerah dan Indonesia,” sambungnya.
Hal tersebut sebagai indikasi rendahnya minat dan antusiasme terhadap kebudayaan, bahasa dan sejarah sendiri. “Ini menjadi perhatian baik kita maupun DPR, kemudian pegiat budaya dan pegiat bahasa. Sebab, hal ini sebagai catatan buruk untuk kita semua, karena saya mengutip pernyataan Prof. Simon Sabon Ola, M.Hum bahwa bahasa Indonesia tidak akan hilang, tetapi bahasa daerah akan hilang. Hal tersebut terbukti dari berkurangnya kepesertaan saat ini,” terang Anis.
