Hampir Satu Tahun Jalan Ditempat, Aktivis Anti Korupsi Minta Proses Hukum Dana Desa di Alor Dihentikan

Aktivis anti korupsi dana desa, Ariyanto Salmay

KALABAHI, WARTAALOR.COM – Aktivis Anti Korupsi Dana Desa di Kabupaten Alor minta Kejaksaan Negeri Alor untuk menghentikan proses hukum tata kelola pengelolaan dana desa di Kabupaten Alor. Pasalnya, sudah hampir satu tahun lembaga Adhyaksa itu menangani perkara ini tetapi proses hukumnya hingga saat ini masih jalan-jalan di tempat atau masih dalam tahap  penyelidikan. 

Diminta tanggapan mengenai dugaan penyimpangan tata kelola pengelolaan dana desa yang sedang dalam proses hukum di Kejaksaan Negeri Alor, salah seorang aktivis anti korupsi dana desa, Ariyanto Salmay minta agar sebaiknya penyidik Kejaksaan Negeri Alor menghentikan proses hukum dugaan penyimpangan tata kelola dana desa di Kabupaten Alor. Hampir satu tahun proses hukum dalam kasus ini ditangani kejaksaan tetapi progresnya belum juga bergerak, masih dalam tahap penyelidikan.  

Sebagian besar Kepala Desa, Ketua BPD, TPK dan Camat, termasuk sejumlah pihak ketiga  yang selama ini bermitra dengan pemerintah desa di Kabupaten Alor mengelola dana desa sudah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Alor tetapi hingga saat ini status perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Kalau penyidik tidak menemukan dugaan penyimpangan tata kelola dana desa di Kabupaten Alor maka sebaiknya kejaksaan  secara gentelman menghentikan proses hukum perkara ini, pinta Salmay. 

Dikutip dari RADAR PANTAR, Salmay menduga berlarut-larutnya perkara dugaan penyimpangan tata kelola pengelolaan dana desa ini dipicu adanya pernyataan dari pihak Kejaksaan Negeri Alor jika para Kepala Desa di Kabupaten Alor bukan menjadi target dalam penanganan perkara ini.  Penyidik menjadikan pihak ketiga yang selama ini bermitra dengan pemerintah desa di Kabupaten Alor menjadi salah satu bidikan utama dalam perkara ini. 

Pos terkait