Tidak sampai disitu, Penggugat Melkyades Boymau, lanjut Melkzon Beri juga diberi sanksi black list (daftar hitam) melalui surat Nomor: 07/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017. Menurut Melkzon Beri, anehnya, terhadap pekerjaan itu, Bupati Alor Amon Djobo kemudian mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendatangkan tim teknis dari Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang, guna melakukan uji petik atau penilaian. Hasil penilaian UNDANA justru menerima pekerjaan berdasarkan spesifikasi.
“Nah…jadi ini kan aneh. Karena Pemda Alor yang begitu mengeluarkan biaya yang besar untuk mendatangkan tim teknis dari UNDANA, tetapi hasilnya UNDANA justru menerima pekerjaan itu. Itu artinya bahwa tidak ada alasan mereka tidak bayar sisa anggaran yang ada. Mereka harus bertanggungjawab. Anehnya lagi, pemerintah menolak hasil pekerjaan, tetapi mengijinkan masyarakat tinggal didalam,” tandas Melkzon Beri.
Menurut Melkzon Beri, karena ini sudah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum, sehingga kami melakukan gugatan wanprestasi. Para pihak tergugat, Bupati Alor Amon Djobo cs (dan kawan-kawan) serta pihak turut tergugat harus bertanggungjawab dan dituntut membayar kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp 1. 671.878.560.
Melkzon Beri menandaskan, total kerugian yang harus dibayar kepada penggugat, sebagaimana disebutkan di atas adalah akumulasi dari Sisa Anggaran 70 % yang belum dibayar Rp 783.843.200, Bunga Bank atas sisa anggaran 70 % X 21 % Rp 832.035.360, Biaya Operasional Koordinasi ke Jakarta Rp 25.000.000, Biaya Akomodasi dan Jasa Pengacara Rp 40.000.000.
“Jadi sesuai mekanisme hukum acara itu kan ada ruang mediasi nanti di PN Kalabahi. Bila mediasi dilakukan dengan baik, maka para tergugat dan turut tergugat cukup membayar kepada kami tunggakan anggaran 70%. Sementara biaya lainnya tidak. Cukup itu menjadi kontribusi kami kepada negara. Tetapi kalau mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan menuntut membayar hak kami sebesar Rp 1.671.878.560,” jelas Melkzon Beri.
