Melkzon Beri menerangkan bahwa, pada tahun 2016 lalu, kliennya mengerjakan proyek paket pekerjaan perbaikan darurat rumah penduduk di Kolana Selatan sebanyak 32 unit. Sesuai kontrak, pekerjaan itu sumber dana dari DSP Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.119.776.000 (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
“Bahwa pada saat itu, Elisabet Alung yang diangkat PPK berdasarkan SK BNPB RI Nomor: 224A tanggal 2 November 2015, mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/PPK.PDBGB/PRRB/2016 tanggal 9 Februari 2016 untuk dan atas nama penggugat. Mereka kemudian melakukan ikatan kontrak dengan Nomor: 01/PPK.PDBGB/PRRB/tahun 2016 tanggal 10 Februari 2016,” ujar Melkzon Beri.
Melkzon Beri menjelaskan, awalnya, proses pelaksanaan berjalan dengan baik sehingga pada tanggal 10 Februari 2016, Elisabet Alung mengeluarkan surat perintah mulai kerja Nomor: 39/PPK.PDBGB/PRRB/2016 hingga selesai pelaksanaan tanggal 23 Juli 2016. Kliennya oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pun kemudian memasukkan jaminan pelaksanaan (Surety Bound) dengan Nomor: SDB 2016 12 00 1 00036698 tanggal 11 Februari 2016.
Melkzon Beri menjelaskan, setelah pekerjaan mulai berjalan beberapa minggu kemudian, kliennya mengajukan permohonan uang muka 30% (Tiga Puluh Persen) dari nilai kontrak yakni Rp 335.932.800 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah).
“Jadi setelah uang 30 % cair, klien saya mulai memobilisasi material dan tenaga kerja untuk percepatan pelaksanaan paket pekerjaan dalam pengawasan Konsultan Pengawas. Pelaksanaan pekerjaan tetap memperhatikan spesifikasi pekerjaan dan alokasi waktu,” tandas Melkzon Beri.
Setelah selesai pekerjaan, lanjut Melkzon Beri, kliennya selaku penggugat mengajukan permohonan kepada PPK untuk dilakukan serah terima paket pekerjaan. PPK kemudian membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Akan tetapi pihak panitia yang dibentuk justru menolak pekerjaan penggugat melalui berita acara.
Menurut Melkzon Beri, penolakan terhadap hasil pekerjaan tersebut bertentangan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas, yang menyatakan pekerjaan mengalami kemajuan kurang lebih 76%. “Atas dasar panitia menolak itu, PPK kemudian melakukan Pemutusan Kontrak bersama penggugat dengan Nomor: 02/PPK.PDBGB/PRRB/2017 tanggal 23 Januari 2017. Sisa anggaran untuk pekerjaan 70 % pun tidak dibayar hingga saat ini,” tandasnya.
