Dia menambahkan, untuk pihak kelurahan dan desa dirinya sudah melakukan pemanggilan guna dimintai keterangan. Tetapi belum ada respon karena masih sibuk pasca badai Siklon Seroja melanda Kabupaten Alor awal April lalu. “Pas badai Seroja jadi kami pending. Karena desa-desa yang ikut mengelola dana covid wilayahnya ikut terkena dampak badai Seroja, jadi masih sibuk,” kata De Indra.
“Kami juga akan melakukan pemanggilan lagi. Tetap kami tindaklanjuti laporan pengaduan dengan memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan. Untuk desa-desa dan kelurahan nama-nama penerima dana sudah ada jadi tinggal kami panggil. Kalau untuk kelurahan hampir sebagian besar sudah kami panggil. Penanganan kasus ini harus sampai tuntas. Nanti kami lihat juga dari SPj semua yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH saat audiens dengan peserta demo mengatakan DPRD segera memanggil pihak-pihak terkait yang mengelola dana Covid guna rapat dengar pendapat (RDP). Enny Anggrek mengakui fungsi pengawasan DPRD tidak jalan maksimal.
“Kami mengakui fungsi DPRD tidak jalan dengan baik karena setiap OPD yang kami panggil untuk RDP mereka tidak datang. Kadang mereka datang tapi tidak membawa data yang lengkap,” tandas Enny Anggrek. *(Joka)
