KALABAHI, WARTAALOR.COM | Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Desa (Kades) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan di desa cukup berat. Apalagi, kedua lembaga ini diberikan kewenangan oleh UU untuk mengelola dan mengawasi anggaran desa yang nilainya miliaran rupiah setiap tahun. Karena itu, beban tugas yang berat ini perlu didukung juga dengan kapasitas serta sumber daya manusia (SDM) yang memadai pula.
Sehubungan dengan itu, Forum Komunikasi Desa (Forkomdes) Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa. Melalui kegiatan pelatihan ini juga membicarakan terkait wacana pengembangan BUMDES Bersama. Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri, yakni pemateri dari Forum Masyarakat Sipil Kebumen (Formasi) Jawa Tengah dan Yayasan Tanaoba Lais Manekat (TLM) Kupang.
Yusuf Murtiono, pemateri dari Formasi Jawa Tengah disela-sela pelatihan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Lendola, Teluk Mutiara, (30/3/21) mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan Kades dan BPD. Selain itu, kata Yusuf, juga untuk meningkatkan komunikasi harmonisasi kinerja antara kedua lembaga di desa.
“Kalau ada komunikasi yang kurang baik diantara Kades dan BPD kan… rakyat yang jadi korban. Sebab Kades dan BPD sama-sama dibebankan dengan beban tugas yang berat…, maka harus ada komunikasi yang kondusif agar proses penyelenggaraan pemerintahan di desa dapat berjalan dengan baik,” tandas Yusuf Murtiono.
Kegiatan pelatihan seperti ini, kata dia, sudah dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi NTT. Di Alor, kegiatan pelatihan ini berlangsung selama dua hari, yang dibagi menjadi dua zona. “Jad penyelenggaraannya dilakukan di dua zona. Yakni di Desa Lendola dengan Desa Lembur. Jumlah peserta 100 orang yang dibagi satu zona 50 peserta. Itu satu orang Kades dan satu orang BPD..,” jelasnya.
