Oleh : Andika Pratama )*
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja merupakan terobosan hukum yang tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha. Ini dilakukan melalui perubahan paradigma dan konsepsi perizinan, yang berfokus pada penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach).
Perubahan signifikan yang diusung oleh UU Cipta Kerja adalah pengalihan pendekatan perizinan dari berbasis izin (license base) ke berbasis risiko (risk based). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban administrasi dan birokrasi yang seringkali menjadi penghambat utama dalam proses perizinan.
Dengan pendekatan berbasis risiko, pengawasan lebih difokuskan pada pelaksanaan kegiatan usaha untuk memastikan bahwa standar dan persyaratan dipenuhi. Hal ini mengurangi fokus pada pemenuhan persyaratan administrasi yang kerap kali membebani pelaku usaha. Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, sanksi akan dikenakan secara ketat berdasarkan hasil pengawasan tersebut.
Salah satu inovasi penting dalam UU Cipta Kerja adalah pengenalan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang mengatur jenis perizinan, standar, syarat, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian perizinan. NSPK ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan berlaku secara nasional, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini memastikan keseragaman dalam proses perizinan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyimpangan atau ketidakpastian hukum.
