Berbagai perubahan yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja telah mendapatkan apresiasi dari lembaga internasional seperti World Bank, Fitch Ratings, dan Moody’s. Reformasi ini dianggap sebagai langkah besar yang meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional dan domestik. Menko Airlangga menekankan bahwa perubahan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga pada kepastian perlindungan pekerja.
Penerapan UU Cipta Kerja telah sejalan dengan perkembangan dan peran hukum dalam pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Menurut para ahli hukum, hukum dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi apabila dapat menciptakan fungsi stability, predictability, dan fairness. Ini berarti bahwa hukum harus mampu memberikan stabilitas, kepastian, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, menegaskan bahwa UU Cipta Kerja berupaya melakukan penataan ulang terhadap pengenaan sanksi dalam berbagai UU sektor yang menerapkan sanksi pidana terhadap penyimpangan administratif. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan administratif dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu. Namun, jika sanksi administratif tidak dapat dijalankan, maka sanksi pidana menjadi pilihan untuk penegakan hukum. Pelanggaran yang menimbulkan akibat terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) tetap dikenakan sanksi pidana.
Pengaturan pengenaan sanksi tidak hanya berlaku untuk masyarakat atau pelaku usaha, tetapi juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memberikan atau melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan NSPK. ASN yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan sesuai ketentuan juga akan dikenakan sanksi.
Satgas UU Cipta Kerja terus mengadakan berbagai langkah strategis untuk mengakselerasi transformasi birokrasi perizinan berusaha. Salah satu upaya yang sering dilakukan adalah menggelar workshop dan coaching clinic bagi kalangan UMKM. Tujuannya adalah untuk mempermudah izin usaha agar lebih mudah, cepat, dan pasti.
