Wakil Ketua III Satgas UU Cipta Kerja, Raden Pardede menekankan bahwa Indonesia perlu upaya luar biasa untuk keluar dari middle income trap dan menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Dalam hal ini, kemudahan perizinan usaha menjadi salah satu fokus utama agar izin usaha bisa lebih mudah dan cepat, sesuai dengan filosofi UU Cipta Kerja.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa mengungkapkan bahwa total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah diterbitkan mencapai 10 juta per 7 Juni 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendaftaran usaha, yang mayoritas didominasi oleh usaha mikro. Ini mencerminkan bahwa kemudahan berusaha semakin terasa dengan proses pembuatan NIB yang lebih mudah.
UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum dalam berusaha melalui berbagai perubahan paradigma dan konsepsi perizinan. Penerapan perizinan berbasis risiko, pengenalan NSPK, dan penataan ulang sanksi merupakan beberapa langkah yang diambil untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Dukungan internasional dan peningkatan pendaftaran usaha menjadi indikator positif bahwa reformasi ini berjalan ke arah yang diharapkan. Namun, implementasi yang konsisten dan keberlanjutan pengawasan tetap menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Masyarakat mendukung UU Cipta Kerja karena memberikan kepastian hukum dalam berusaha melalui perubahan paradigma perizinan, pengenalan NSPK, dan penataan ulang sanksi. Dukungan dari kalangan usaha, terutama UMKM, serta apresiasi dari komunitas internasional menunjukkan bahwa reformasi ini berjalan ke arah yang diharapkan. Dengan implementasi yang konsisten dan keberlanjutan pengawasan, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, meningkatkan daya saing Indonesia, dan pada akhirnya, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
)* Penulis adalah Kontributor Jabartrigger.com
