Oleh: Anita Permata Sari
Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah menunjukkan dampak positif dalam mendorong peningkatan investasi dan mempermudah pelaku usaha di Indonesia. Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja mengungkapkan bahwa tren investasi menunjukkan peningkatan signifikan setelah diberlakukannya UU ini.
Pada tahun 2023, Indonesia berhasil melampaui target investasi dengan mencapai Rp1.418 triliun. Melihat tren positif ini, Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa, optimis bahwa Indonesia akan mampu mencapai target investasi tahun 2024 yang ditingkatkan menjadi Rp1,6 triliun.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mempermudah penerbitan perizinan usaha. Sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) hanya sekitar lima ribu per hari. Namun, pada tahun 2023-2024, penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari, sebuah lonjakan yang mencerminkan kemudahan dan percepatan proses perizinan yang telah diterapkan.
Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko menjadi pilar utama dalam integrasi seluruh perizinan, memungkinkan pelaku usaha dari berbagai sektor untuk mengurus perizinan dengan lebih efisien.
Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Dalam rapat koordinasi bertema “Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan di Jakarta, beberapa perwakilan pemerintah daerah menyampaikan kendala yang mereka hadapi. Rohili dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten menyebutkan bahwa sistem UI/UX pada situs OSS seringkali membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Sementara itu, Nuri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta mengungkapkan bahwa verifikasi perizinan di lapangan sering tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti kasus izin usaha karaoke yang berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah.
