Masalah lain yang diangkat adalah mengenai pengawasan terhadap verifikasi perizinan. Dian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi menyarankan agar pengawasan ini menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan, mengingat setiap daerah mengalami masalah serupa.
Arief dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur menambahkan bahwa terdapat pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil namun menguasai sebagian besar wilayah pertambangan, yang jelas bertentangan dengan kategori usahanya.
Untuk mengatasi berbagai masalah ini, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha. Mereka juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak berhenti pada pertemuan tersebut saja, melainkan berkelanjutan demi perbaikan regulasi dan implementasi yang lebih baik.
Tina Talisa, yang juga merupakan Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM, menekankan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memperbaiki tiga hal utama yaitu regulasi, sistem, dan tata kelola. Ke depan, akan ada upaya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada komunikasi yang terputus dan sistem dapat terintegrasi lebih baik.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah serta mencari solusi terbaik untuk setiap kendala yang ada.
Selain rapat koordinasi, Satgas UU Cipta Kerja juga aktif menggelar lokakarya di berbagai daerah. Salah satunya di Bandung, Jawa Barat, yang melibatkan asosiasi pengusaha untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada.
Hal ini diharapkan dapat menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam melakukan revisi peraturan. Arif Budimanta menegaskan bahwa Satgas tidak hanya bertugas untuk menyosialisasikan UU Cipta Kerja, tetapi juga untuk mendapatkan feedback dari seluruh level operasional.
