Kalabahi, wartaalor.com – Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kabupaten Alor, Drs. Imanuel Koliham mengakui dirinya eks narapidana kasus korupsi dan saat ini maju sebagai calon legislatif (caleg) DPRD provinsi pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Koliham mencalonkan diri lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk dapil 6 yang meliputi Kabupaten Alor, Flores Timur dan Lembata.
Koliham sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kupang karena terbukti melanggar UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan menjalani masa hukuman penjara 1,6 tahun di Lapas Kelas IIB Kalabahi.
Begini Kronologis Kasus Korupsi
Imanuel Koliham mengisahkan, kasus yang menjerat dirinya bermula dari kegiatan belanja barang dan jasa yakni belanja pengadaan mobil operasional dinas seharga Rp 316.968.750 tahun 2012. Namun ketika dalam perjalanan, kata Koliham, dokumen belanja secara sepihak atau diam-diam dialihkan oleh sekretaris dan bendahara saat itu ke belanja Format e-KTP.
Dalam pengalihan secara sepihak oleh sekretaris dan bendahara, menurut Koliham, tanpa sepengetahuan dirinya sebagai kepala dinas yang juga kuasa pengguna anggaran (KPA) selaku penanggungjawab anggaran di dinas itu.
Kemudian, lanjut Koliham, ada belanja dinas lainnya yang bendahara tidak SPJ kan semua. Akibatnya terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 492.595.500.
“Sehingga ketika persoalan ini sudah sampai di Jaksa, ya Jaksa anggap itu sebagai kerugian negara atau fiktif. Otomatis saya sebagai kepala dinas harus menerima resiko,” kisah Koliham.
Menurut Koliham, terkait belanja Format e-KTP ketika Ia memimpin dinas itu sama sekali tidak pernah diprogramkan. Karena selama dalam Sidang Anggaran TA 2012 baik Murni maupun Anggaran Perubahan, kegiatan belanja ini tidak pernah dibahas bersama DPRD Kabupaten Alor.
“Sehingga seluruh proses administrasi menyangkut belanja Format e-KTP, dan dokumen kontrak dengan pihak ketiga secara diam-diam disiapkan oleh sekretaris dan bendahara. Kemudian mereka selipkan dalam berkas lainnya yang siap saya tanda tangan sebagai kepala dinas atau KPA,” ujar Koliham mengisahkan.
