Koliham menyebutkan bahwa dirinya baru mengetahui semua persoalan ini pada saat pihak kejaksaan yang menunjukkan kepadanya.
“Jadi saya sebagai kepala dinas saya kaget saat kejaksaan kasih tunjuk ada belanja pengadaan Format e-KTP dengan dokumen kontrak senilai Rp 367.246.243 yang telah saya tandatangan,” tandas Koliham.
Yang lebih aneh, lanjut putra kelahiran Gendok, 25 Desember 1958 ini, dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 492.595.500 tersebut merupakan akumulasi dari catatan harian bendahara yang oleh kejaksaan memperlihatkan kepadanya bahwa Ia telah menerima uang dari bendahara untuk kepentingan pribadi. Namun Koliham sangat meragukan catatan harian bendahara karena saat itu tidak diteliti kembali untuk mengetahui kebenarannya secara sungguh-sungguh.
“Terkait catatan harian bendahara itu hanya sebuah rekayasa. Karena sesungguhnya catatan harian itu adalah pembayaran biaya perjalanan dinas dan pembayaran honor serta hak-hak lainnya sebagai kepala dinas, bukan kas dinas yang saya pakai,” pungkas Koliham.
Menurutnya, terkait persoalan ini juga BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan pemeriksaan, yang mana LHPnya merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan.
“Jadi LHP BPK itu sudah saya tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Tidak ada kerugian negara pada saat itu, karena kerugian negara telah saya kembalikan,” beber Koliham.
Koliham menguraikan, dalam kasus ini pihaknya juga telah bertanggungjawab melalui sanksi-sanksi yang diterima, tetapi kenapa Ia harus diproses hukum secara pidana.
Sanksi yang diterima, urai Koliham, seperti pengembalian seluruh kerugian negara. Kemudian sanksi Non Job hingga sanksi hukuman disiplin berat oleh bupati Alor.
