Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum terhadap pelaku, pengawasan kawasan konsesi, serta kewajiban pemulihan ekosistem pada lahan terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang bertanggung jawab dan mencegah kebakaran berulang.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sanksi tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mendorong penguatan regulasi agar penindakan terhadap kejahatan lingkungan memiliki efek jera serta memberikan perlindungan lebih kuat terhadap kawasan hutan.
“Saya katakan itu coba nanti Mensesneg dengan Menteri Hukum didalami supaya masalah sanksi-sanksi hukumnya, mungkin undang-undangnya kita minta ke DPR untuk diperberat bahwa ini kita golongkan terorisme ekologi. Ini sangat serius,” tegas Prabowo.