Arahan tersebut sejalan dengan langkah Kementerian Kehutanan yang memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Hingga Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla, mulai dari pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem, hingga pencabutan izin. Luas areal terbakar yang terkait dengan perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penanganan karhutla harus disertai pertanggungjawaban pihak yang terlibat, termasuk kewajiban memperbaiki kerusakan lingkungan. “Kami tidak akan berhenti pada pemadaman. Penegakan hukum dan pemulihan ekosistem harus berjalan beriringan,” kata Raja Juli.