Oleh: Kaisar Wallecya Andris
Dalam program pangan berskala nasional, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya penerima manfaat atau luasnya cakupan layanan. Ukuran yang jauh lebih mendasar adalah apakah makanan yang sampai ke penerima benar-benar aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan keselamatan pangan harus ditempatkan sebagai fondasi utama karena yang dilayani adalah kelompok rentan, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Karena itu, setiap insiden gangguan kesehatan akibat makanan perlu dibaca bukan hanya sebagai masalah teknis, tetapi sebagai alarm penting bagi sistem. Yang patut dicermati saat ini adalah pemerintah tidak memilih menutup-nutupi persoalan, melainkan memperketat tata kelola, disiplin operasional, sertifikasi higiene sanitasi, pencatatan digital, hingga pengawasan distribusi makanan. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa keamanan pangan sedang ditempatkan sebagai prioritas yang semakin serius.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan SPPG, prosesnya tidak boleh berhenti pada sanksi administratif. Menurutnya, apabila unsur pelanggaran terbukti, kasus harus diteruskan kepada aparat penegak hukum agar menimbulkan efek jera. Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab pengelola dapur MBG bukan sekadar memasak dan membagikan makanan, tetapi memastikan makanan yang diterima anak-anak aman dan layak dikonsumsi.
Dalam keamanan pangan, satu kelalaian kecil dapat berdampak pada banyak penerima sekaligus. Karena itu, disiplin terhadap waktu pengolahan, suhu, kebersihan bahan, sanitasi peralatan, penyimpanan, dan distribusi harus menjadi satu rangkaian yang tidak boleh terputus.