IMP2 Demo di DPRD Alor, Desak Keterbukaan Informasi Pengobatan Bupati Iskandar Lakamau

IMP2 menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs

KALABAHI, WARTAALOR.COM — Ikatan Mahasiswa Pulau Pantar (IMP2) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (14/8/2026).

Dalam aksi tersebut, IMP2 mendesak DPRD Kabupaten Alor memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan proses pengobatan dan pemulihan kesehatan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, termasuk rekomendasi pengobatan lanjutan serta kepastian terkait kemampuan Bupati menjalankan tugas pemerintahan.

Aksi tersebut dipimpin Koordinator Lapangan Bella Yunita Lamma Koly, Penjabat Ketua IMP2 Roky M. Wabang, dan Sekretaris IMP2 Ansar Ali Seli.

Para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi melalui orasi di depan Gedung DPRD Alor. Mereka menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama ketika kondisi kesehatan kepala daerah menjadi perhatian publik dan berpotensi berkaitan dengan keberlangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Setelah menyampaikan orasi, massa IMP2 kemudian melakukan audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Alor.

Dalam audiensi tersebut, IMP2 menyampaikan sejumlah tuntutan yang dituangkan dalam pernyataan sikap tertulis. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Alor dan diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs.

Minta DPRD Buka Hasil Pengawasan

Dalam pernyataan sikapnya, IMP2 meminta DPRD Kabupaten Alor menyampaikan secara terbuka hasil pengawasan dan rekomendasi lembaga legislatif terkait perkembangan proses pengobatan dan pemulihan kesehatan Bupati Alor.

Bacaan Lainnya

IMP2 meminta agar masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai sejauh mana proses pengobatan dan pemulihan Bupati telah berjalan.

Selain itu, mahasiswa juga meminta penjelasan mengenai rekomendasi resmi Tim Pemulihan maupun tim medis terkait kebutuhan pengobatan lanjutan Bupati Alor.

IMP2 juga mempertanyakan kepastian mengenai kemampuan Bupati Alor untuk kembali menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut IMP2, keterbukaan mengenai hal tersebut penting agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Alor.

Soroti Penggunaan Anggaran Pengobatan

Pos terkait