IMP2 Demo di DPRD Alor, Desak Keterbukaan Informasi Pengobatan Bupati Iskandar Lakamau

IMP2 menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs

Selain persoalan kesehatan dan keberlanjutan pelaksanaan tugas kepala daerah, IMP2 juga mendesak DPRD Kabupaten Alor menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD yang berkaitan dengan biaya pengobatan Bupati.

Pengawasan tersebut, menurut IMP2, mencakup penggunaan anggaran untuk biaya pengobatan, perjalanan, tiket, akomodasi, serta kebutuhan lain yang berkaitan dengan proses pengobatan dan pemulihan Bupati Alor.

IMP2 meminta DPRD memastikan seluruh penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pernyataan sikapnya, IMP2 juga menyinggung apabila terdapat anggaran yang telah dicairkan tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, termasuk apabila terdapat rencana keberangkatan untuk pengobatan ke Jakarta yang tidak terlaksana.

Atas kondisi tersebut, IMP2 meminta DPRD memastikan adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara terbuka. Apabila terdapat kelebihan atau sisa anggaran yang menurut ketentuan wajib dikembalikan, IMP2 meminta agar dana tersebut dikembalikan ke kas daerah.

Desak DPRD Gelar Rapat Paripurna

Tuntutan lainnya berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Alor.

IMP2 mendesak DPRD Kabupaten Alor mengambil langkah kelembagaan dengan menggelar rapat paripurna untuk membahas kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bacaan Lainnya

Dalam pernyataan sikapnya, IMP2 juga meminta DPRD menggunakan kewenangan pengawasan yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMP2 bahkan meminta DPRD mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan penggunaan hak-hak DPRD lainnya apabila dipandang diperlukan berdasarkan hasil pengawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, IMP2 menyatakan bahwa apabila berdasarkan hasil pengawasan DPRD dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terpenuhi syarat-syarat pemberhentian kepala daerah, maka DPRD diminta memproses usulan pemberhentian Bupati Alor Iskandar Lakamau sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

IMP2 menyebut tuntutan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyerang pribadi Bupati Alor maupun pihak tertentu, tetapi sebagai bentuk pengawasan sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Pos terkait