IMP2 Demo di DPRD Alor, Desak Keterbukaan Informasi Pengobatan Bupati Iskandar Lakamau

IMP2 menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada Ketua Komisi I DPRD Alor, Sulaiman Singhs

Berlandaskan Keterbukaan dan Akuntabilitas

Dalam dokumen pernyataan sikapnya, IMP2 mencantumkan sejumlah dasar hukum, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F mengenai hak memperoleh informasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu, IMP2 juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai dasar dalam menyampaikan pernyataan sikap.

IMP2 berpandangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Mereka menilai kondisi kesehatan kepala daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan perlu mendapatkan kejelasan melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Karena itu, IMP2 meminta Pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD Kabupaten Alor memberikan informasi dan tindak lanjut yang jelas kepada masyarakat.

IMP2: Jangan Ada Ruang untuk Spekulasi

IMP2 menilai keterbukaan informasi menjadi penting untuk mencegah berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kondisi kesehatan Bupati, keberlangsungan tugas pemerintahan, serta penggunaan anggaran daerah.

Bacaan Lainnya

Menurut mereka, informasi resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan akan memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh proses pemerintahan tetap berjalan berdasarkan aturan.

Dalam pernyataan sikapnya, IMP2 menegaskan seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor.

Mereka berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai kewenangan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Alor.

IMP2 juga meminta agar hasil tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut ditutup dengan penegasan komitmen IMP2 untuk terus mengawal kepentingan masyarakat serta mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Alor yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (*)

Pos terkait