KALABAHI, WARTAALOR.COM — Penggunaan Dana Desa untuk program pengadaan bibit ternak babi di sejumlah desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi sorotan. Program yang semestinya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut dinilai perlu dievaluasi, terutama apabila pengadaan dilakukan secara berulang setiap tahun tanpa disertai hasil pengembangan ternak yang berkelanjutan.
Sorotan tersebut mencuat pada pelaksanaan program pengadaan bibit ternak babi di Desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), Desa Kenarimbala, Kecamatan Alor Timur Laut (ATL), dan Desa Margeta Kecamatan Abad Selatan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan dari seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, masing-masing Pemerintah Desa Fuisama dan Pemerintah Desa Kenarimbala disebut mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp100 juta pada Tahun Anggaran 2026 untuk kegiatan pengadaan bibit ternak babi. Desa Margeta juga pengadaan babi pada tahun 2024 dan 2025 dengan anggaran yang cukup besar.
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa pengadaan di ketiga desa tersebut dilakukan oleh penyedia yang sama, yakni seorang supplier yang disebut bernama Buce.
“Desa-desa yang ada pengadaan ternak babi oleh Buce, Fuisama Rp100 juta tahun 2026, Kenarimbala Rp100 juta tahun 2026,” ujar sumber tersebut kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).
Dinilai Perlu Evaluasi
Menurut sumber tersebut, program pengadaan bibit ternak babi di ketiga desa itu bukan merupakan program yang baru pertama kali dilakukan. Desa-desa tersebut disebut sebelumnya juga telah mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan serupa.
Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program apabila pengadaan bibit ternak terus dilakukan setiap tahun, sementara hasil pengembangan dari bantuan sebelumnya belum diketahui secara jelas.
Secara prinsip pemberdayaan masyarakat, kata dia, bantuan bibit ternak semestinya dapat menjadi modal awal bagi masyarakat atau kelompok penerima manfaat untuk dikembangkan secara mandiri.
Setelah menerima bibit ternak, masyarakat diharapkan mampu memelihara, mengembangbiakkan, dan mengembangkan populasi ternak sehingga bantuan awal tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Kalau setiap tahun pengadaan bibit ternak babi terus, tetapi tidak dipelihara agar bisa berkembang biak, itu hanya membuang-buang anggaran,” tegasnya.
Ia menilai, apabila pola pengadaan terus berulang tanpa adanya evaluasi terhadap tingkat keberhasilan program, maka tujuan pemberdayaan masyarakat berpotensi tidak tercapai secara optimal.
Bukan Sekadar Membeli dan Membagikan Ternak
Sumber tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pengadaan ternak tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak ternak yang dibeli dan diserahkan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah desa juga perlu memastikan keberlanjutan program, mulai dari proses penentuan penerima manfaat, kualitas dan kesehatan ternak, mekanisme pemeliharaan, pengembangbiakan, hingga evaluasi hasil bantuan.
Dengan demikian, bantuan ternak yang bersumber dari Dana Desa tidak berhenti sebagai kegiatan pengadaan dan pembagian, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
