“Kalau bantuan pertama sudah diberikan, kemudian tahun berikutnya kembali membeli bibit baru, sementara ternak sebelumnya tidak berkembang, perlu dipertanyakan efektivitasnya,” katanya.
Ia berpendapat, anggaran desa seharusnya diarahkan pada program yang memberikan manfaat berkelanjutan. Setelah masyarakat memperoleh modal awal berupa bibit ternak, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya untuk memperkuat aspek pendukung lainnya.
Misalnya, penyediaan pakan, peningkatan kapasitas peternak, pelayanan kesehatan hewan, penguatan kelompok usaha, pemasaran hasil ternak, maupun program ekonomi produktif lainnya.
Dengan pola tersebut, Dana Desa tidak hanya habis untuk pembelian ternak, tetapi dapat menciptakan siklus ekonomi yang terus berkembang di tengah masyarakat.
Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Realisasi di Margeta
Sumber tersebut juga mengaitkan persoalan pengadaan ternak babi di Fuisama dan Kenarimbala dengan polemik pengadaan ternak babi di Desa Margeta, Kecamatan Abad Selatan, yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi yang berkembang, pengadaan bibit ternak babi di Desa Margeta disebut dialokasikan untuk 100 ekor, sementara realisasi yang dilaporkan diterima masyarakat disebut hanya 60 ekor.
Jika informasi tersebut benar, masih terdapat selisih sebanyak 40 ekor yang perlu dijelaskan secara terbuka melalui dokumen pengadaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
“Contoh seperti di Desa Margeta, alokasi anggaran pengadaan bibit ternak babi 100 ekor tetapi realisasi hanya 60 ekor. Lalu 40 ekor lainnya di mana? Ini baru satu desa. Ini bukti bahwa kegiatan seperti ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Namun demikian, informasi mengenai jumlah ternak dan realisasi tersebut masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari Pemerintah Desa Margeta maupun pihak-pihak terkait agar dapat diketahui kesesuaian antara perencanaan, anggaran, pengadaan, distribusi, dan penerima manfaat.
Berpotensi Menimbulkan Risiko Penyimpangan
Selain aspek keberlanjutan program, sumber tersebut menilai pengadaan ternak dengan menggunakan Dana Desa juga memiliki risiko tata kelola apabila proses perencanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, dan pertanggungjawaban tidak dilakukan secara transparan.
Menurutnya, pemerintah desa perlu membuka informasi mengenai besaran anggaran, jumlah ternak yang dibeli, harga satuan, penyedia, spesifikasi atau kriteria ternak, jumlah penerima manfaat, serta berita acara serah terima.
Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari Dana Desa benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, melakukan evaluasi terhadap program pengadaan ternak babi yang dilaksanakan secara berulang di sejumlah desa.
