“Jangan hanya melihat apakah ternaknya sudah ada atau belum. Harus dilihat juga proses pengadaannya, harga, jumlah yang diterima masyarakat, siapa penerimanya, serta bagaimana perkembangan ternak dari bantuan sebelumnya,” katanya.
Efisiensi Anggaran Harus Diikuti Program Tepat Sasaran
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, penggunaan Dana Desa dinilai harus semakin selektif dan berorientasi pada hasil.
Sumber tersebut menilai setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah desa harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.
“Anggaran Dana Desa sekarang juga mengalami penyesuaian karena kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia harus benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan sebelum kembali menganggarkannya pada tahun berikutnya.
Evaluasi tersebut setidaknya harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: berapa ternak yang telah diberikan, berapa yang masih hidup, berapa yang telah berkembang biak, berapa jumlah penerima manfaat, apakah terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, serta apakah program tersebut masih relevan untuk dilanjutkan.
Perlu Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Untuk memastikan tidak terjadi pemborosan maupun penyimpangan, program pengadaan bibit ternak babi yang menggunakan Dana Desa dinilai perlu mendapat pengawasan secara menyeluruh.
Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap satu desa, tetapi terhadap seluruh desa yang melaksanakan program serupa, terutama desa yang setiap tahun kembali mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit ternak.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian antara APBDes, RAB, dokumen pengadaan, kontrak atau surat pesanan, bukti pembayaran, jumlah dan harga ternak, dokumen distribusi, berita acara serah terima, serta kondisi ternak yang diterima masyarakat.
Selain itu, perlu dilihat pula apakah penerima manfaat benar-benar sesuai dengan hasil musyawarah desa dan ketentuan program yang telah ditetapkan.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah daerah maupun aparat pengawasan dapat mengetahui apakah program pengadaan bibit ternak babi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat atau justru berpotensi menjadi kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai alokasi Rp100 juta untuk pengadaan bibit ternak babi di Desa Fuisama dan Desa Kenarimbala, termasuk mengenai penyedia yang disebut bernama Buce, masih memerlukan konfirmasi langsung dari masing-masing pemerintah desa dan pihak penyedia.
Konfirmasi tersebut penting untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar pengadaan, jumlah ternak, harga satuan, mekanisme pemilihan penyedia, penerima manfaat, serta hasil pelaksanaan program.
Prinsipnya, penggunaan Dana Desa untuk pengadaan ternak tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran hanya karena dilakukan berulang. Namun, apabila pengadaan dilakukan tanpa perencanaan yang memadai, tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tidak memberikan manfaat berkelanjutan, atau terdapat ketidaksesuaian antara anggaran, pengadaan, dan realisasi, maka kondisi tersebut patut menjadi objek evaluasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. (*)
