KUPANG, WARTAALOR.COM – Pernyataan sikap Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menegaskan bahwa gerejanya tidak membenarkan pernikahan bagi pasangan berstatus cerai hidup memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah apakah pernikahan yang telah dilangsungkan Bupati Alor, Iskandar Lakamau, dengan Yanti Selly memiliki konsekuensi hukum apabila dianggap tidak sah menurut ketentuan gereja.
Pernyataan sikap tersebut dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua Majelis Daerah GPdI NTT, Pdt. Abraham S. Nenobais, pada 28 Juli 2026. Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa GPdI tidak membenarkan pemberkatan ataupun pelaksanaan pernikahan bagi pasangan yang telah menceraikan suami atau istrinya, kemudian menikah kembali selama pasangan sebelumnya masih hidup.
Pernyataan tersebut muncul setelah berlangsungnya pernikahan Bupati Alor Iskandar Lakamau dengan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, Yanti Selly, yang dilaksanakan pada 15 Juli 2026 di GPdI Ebenhezer Kopidil, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor.
Sebelumnya, Iskandar Lakamau diketahui telah bercerai dengan istri pertamanya, Heri Malaikosa, melalui putusan Pengadilan Negeri Kalabahi.
Secara hukum, penilaian bahwa suatu perkawinan bertentangan dengan ajaran atau tata gereja tidak serta-merta berarti perkawinan tersebut otomatis tidak sah menurut hukum negara.
Di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain memenuhi ketentuan agama, suatu perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penilaian mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum negara hanya dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui mekanisme yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan pendapat atau penafsiran pihak tertentu.
Apakah Dapat Dipidana Karena “Kumpul Kebo”?
Pertanyaan lain yang berkembang adalah apakah pasangan tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan mengenai hidup bersama di luar perkawinan (kohabitasi atau yang dikenal sebagai “kumpul kebo”).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 412 mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp10 juta.
Namun demikian, ketentuan tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.
