Oleh: Lestari Arunika)*
Penguatan nilai hak asasi manusia (HAM) menjadi fondasi penting dalam memastikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan perempuan. Dalam konteks sosial yang terus berkembang, pendekatan berbasis HAM mampu menempatkan keduanya sebagai subjek yang berhak atas keamanan dan martabat penuh.
Kerentanan anak dan perempuan terhadap kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai HAM dalam setiap kebijakan publik. Upaya ini tidak hanya menegaskan komitmen negara, tetapi juga mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi kelompok rentan.
Ketua Umum (Ketum) Business and Professional Women (BPW) Indonesia, Giwo Rubianto menyerukan pentingnya penguatan pemahaman dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya bagi anak dan perempuan.
Ia mengatakan bahwa anak-anak masih sepenuhnya belum aman dari berbagai bentuk kekerasan. Jika hal itu tak tertangani dengan serius, mereka akan kesulitan menatap masa depan yang seharunya gemilang.
Giwo menilai, kondisi anak-anak Indonesia masih menghadapi ancaman seperti perundungan, kekerasan, hingga pelecehan seksual. Padahal, kata Giwa, anak-anak adalah penerus yang diharapkan mampu membawa Indonesia ke puncak bonus demografi dan mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Giwo menyatakan bahwa negara telah menyediakan berbagai perangkat untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk kurikulum pendidikan yang menekankan pembentukan karakter, seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Budi Pekerti, dan pendidikan moral lainnya. Pendekatan tersebut dapat menumbuhkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi sekaligus kewajiban sebagai warga negara.
Giwo menjelaskan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban perlu dikenalkan sejak usia dini. Anak berhak memperoleh rasa aman dan pendidikan yang layak, sementara kewajibannya adalah menaati aturan serta menghormati orang lain.
