KALABAHI, WARTAALOR.COM — Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Joni Tulimau, S.E., M.Si menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
Menurut Joni, pertanian dan peternakan merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan, ketahanan pangan, serta perekonomian masyarakat. Karena itu, pembangunan di kedua sektor tersebut membutuhkan keberpihakan pemerintah yang diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, infrastruktur, serta program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Joni menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya proyek yang dibangun maupun besarnya anggaran yang direalisasikan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap infrastruktur dan program pemerintah benar-benar berfungsi dan memberikan dampak bagi petani dan peternak.
“Pemerintah harus memastikan seluruh program yang dibangun benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya selesai secara fisik, tetapi persoalan masyarakat tetap tidak terselesaikan,” ujar Joni.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Joni adalah pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya embung dan jaringan irigasi.
Ia menyebut, di sejumlah wilayah di Kabupaten Alor telah dibangun embung dan saluran sekunder. Namun, menurut dia, masih terdapat infrastruktur yang belum didukung jaringan saluran primer maupun tersier yang memadai.
Bahkan, kata Joni, terdapat embung yang telah dibangun tetapi belum memiliki jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air secara optimal hingga ke lahan persawahan masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Untuk apa infrastruktur dibangun jika air tidak sampai ke sawah?” tegasnya.
Menurut Joni, pembangunan sistem irigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial. Pemerintah perlu melakukan pemetaan terhadap seluruh kawasan persawahan, mengidentifikasi sumber air, menghitung kebutuhan air pertanian, serta merancang jaringan irigasi dari sumber air hingga ke lahan petani.
Ia menilai, pendekatan tersebut penting agar pembangunan infrastruktur pertanian tidak berhenti pada pembangunan embung atau saluran tertentu, tetapi membentuk satu sistem yang benar-benar mampu mendukung kegiatan produksi pertanian secara berkelanjutan.
Persoalan ketersediaan air semakin terasa ketika memasuki musim kemarau. Sejumlah kawasan persawahan menghadapi ancaman kekeringan yang dapat berdampak langsung terhadap produktivitas petani.
Joni mengakui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk penyediaan sumur bor. Namun, menurut dia, kapasitas sumur bor tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan air pertanian dalam skala luas.
Karena itu, penyediaan air pertanian harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang.
Pemerintah, kata dia, perlu memiliki data yang jelas mengenai luas lahan pertanian, kebutuhan air, sumber-sumber air potensial, serta kondisi jaringan irigasi yang sudah tersedia.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar pembangunan satu per satu, tetapi sistem irigasi yang utuh, terintegrasi dan berkelanjutan,” katanya.
Selain persoalan air, Joni juga mendorong pemerintah mempercepat modernisasi pertanian di Kabupaten Alor.
Menurut dia, petani membutuhkan dukungan peralatan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sejumlah alat yang dinilai penting antara lain traktor roda empat, traktor roda dua, mesin panen, mesin perontok padi, hingga mesin penggilingan.
Penggunaan alat dan mesin pertanian, lanjutnya, bukan sekadar persoalan modernisasi, tetapi bagian dari upaya mengurangi beban kerja petani, mempercepat proses produksi, menekan biaya, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
“Petani membutuhkan alat yang dapat membantu mereka bekerja lebih cepat, efisien dan produktif. Pemerintah harus melihat kebutuhan itu sebagai bagian dari pembangunan pertanian,” ujarnya.
Tripalawa Harus Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
Joni yang merupakan Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Alor ini juga menyinggung program Tripalawa yang mencakup sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
Ia menilai, apabila Tripalawa hendak dijadikan salah satu program unggulan daerah, maka implementasinya harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dilihat dari konsep maupun dokumen perencanaan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat merasakan perubahan setelah program tersebut dilaksanakan.
“Jangan membangun program hanya karena program itu terlihat bagus di atas kertas. Bangunlah program yang ketika selesai, masyarakat dapat berkata: ini benar-benar membantu kami,” kata Joni.
Populasi Sapi Alor Timur Perlu Dijaga
Selain pertanian, Joni memberikan perhatian khusus terhadap sektor peternakan, terutama komoditas sapi.
Ia mengatakan, wilayah Alor Timur selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki peran dalam penyediaan ternak sapi untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Alor.
Sapi tidak hanya dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kebutuhan sosial dan kegiatan masyarakat.
Namun, menurut Joni, apabila pengeluaran ternak terus berlangsung tanpa diimbangi dengan program pengembangan populasi yang memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan bahwa penurunan populasi ternak dapat berdampak terhadap ketersediaan daging dan perekonomian masyarakat.
“Kalau ternak terus keluar sementara pengembangan populasinya tidak mendapat dukungan yang memadai, maka kita harus memikirkan dampaknya untuk beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Joni menilai pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi kelangkaan ternak baru kemudian mengambil langkah.
Program pengembangan peternakan, kata dia, harus dirancang secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan bibit, peningkatan populasi, pakan, pelayanan kesehatan hewan, pendampingan peternak hingga sistem pemasaran.
Hal yang sama, menurut dia, perlu diterapkan pada komoditas peternakan lainnya, termasuk babi.
“Bantuan bibit saja tidak cukup. Peternak membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari bibit, pakan, kesehatan hewan, pendampingan sampai pemasaran,” jelasnya.
Joni juga mengingatkan jajaran birokrasi agar mengubah paradigma dalam melihat keberhasilan sebuah program pemerintah.
Menurut dia, anggaran pemerintah bukan milik perangkat daerah, program pemerintah bukan milik pejabat, dan bantuan pemerintah bukan merupakan hadiah pribadi kepada masyarakat.
Seluruhnya merupakan amanah yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Anggaran pemerintah bukan milik dinas. Program pemerintah bukan milik pejabat. Bantuan pemerintah bukan hadiah pribadi. Semuanya adalah amanah untuk masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta agar kebijakan pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada program yang mudah dianggarkan atau mudah dilaporkan, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat serta dampak jangka panjangnya.
Menurut Joni, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa banyak program yang dibuat, berapa besar anggaran yang terserap, atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan.
“Ukuran keberhasilannya adalah berapa banyak kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” katanya.
Ia menambahkan, apabila petani masih kesulitan memperoleh air, maka pekerjaan pemerintah belum selesai. Jika sawah masih mengalami kekeringan, maka pembangunan irigasi perlu dievaluasi. Begitu pula apabila peternak masih mengalami kesulitan mengembangkan populasi ternaknya.
“Kalau masyarakat tidak merasakan manfaat sebuah program, pemerintah harus berani bertanya kepada dirinya sendiri: untuk siapa sebenarnya program itu dibuat?” ujar Joni.
Di sisi lain, Joni menilai Kabupaten Alor, khususnya wilayah Alor Timur, sedang menghadapi peluang besar seiring dengan pembangunan pelabuhan penyeberangan internasional yang direncanakan menghubungkan Indonesia dan Timor-Leste.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan fasilitas transportasi, tetapi harus dipersiapkan sebagai pintu masuk bagi pengembangan ekonomi kawasan.
Joni mempertanyakan kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang tersebut.
“Apakah Alor Timur akan menjadi pemain utama, atau hanya menjadi penonton di atas tanah leluhurnya sendiri?” ujarnya.
Menurut dia, kehadiran pelabuhan internasional harus diikuti dengan kesiapan sektor-sektor produktif di daerah, terutama pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
Sektor pertanian, misalnya, harus mampu menghasilkan komoditas dengan kualitas dan kuantitas yang dapat mendukung kebutuhan pasar. Demikian pula sektor peternakan harus mampu menjaga populasi ternak agar tidak mengalami penurunan.
Sementara sektor perikanan dan pariwisata perlu dipersiapkan melalui perencanaan yang terintegrasi agar dapat menangkap peluang ekonomi yang muncul dari meningkatnya konektivitas kawasan.
“Pelabuhan ini harus menjadi peluang bagi masyarakat Alor, bukan justru membuat masyarakat hanya menjadi penonton. Karena itu, kesiapan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata harus dipikirkan dari sekarang,” katanya.
Joni menilai, pembangunan pelabuhan internasional harus diikuti dengan pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Ia mengingatkan agar jangan sampai ketika konektivitas internasional telah terbuka, kebutuhan masyarakat justru dipenuhi oleh produk dari luar daerah karena produksi lokal tidak mampu memenuhi permintaan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan rantai pasok, kapasitas produksi, kualitas produk, sumber daya manusia, serta sistem pemasaran masyarakat.
“Jangan sampai pelabuhan megah itu nantinya hanya melayani komoditas yang didatangkan dari luar, sementara masyarakat Alor Timur tidak memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal,” tegasnya.
Karena itu, Joni mendorong pemerintah daerah untuk bergerak lebih cepat dan meninggalkan pola pembangunan yang bersifat sektoral.
Ia meminta birokrasi lebih banyak turun ke lapangan, mendengarkan persoalan petani dan peternak, serta memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Birokrasi harus hadir untuk rakyat, bukan rakyat yang dipaksa menyesuaikan birokrasi,” ujar Joni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Alor.
Menurut dia, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini harus segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
Pemerintah, kata Joni, memiliki kesempatan untuk mempersiapkan Alor Timur menghadapi perubahan ekonomi yang akan terjadi seiring meningkatnya konektivitas kawasan.
Karena itu, penguatan sektor pertanian, penyediaan infrastruktur irigasi, modernisasi alat pertanian, pengembangan populasi ternak, serta penataan sektor perikanan dan pariwisata harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang saling terhubung.
“Jangan biarkan persoalan hari ini berubah menjadi krisis esok hari. Bergeraklah sekarang, sebelum sawah semakin mengering, populasi ternak semakin menyusut, dan peluang ekonomi yang ada justru dimanfaatkan pihak lain,” pungkas Joni. (*)
