Ia juga menyoroti perjalanan panjang Indonesia dalam memperkuat penghormatan terhadap HAM. Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) sejak 1984 hingga lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 2022 menjadi langkah penting dalam melawan kekerasan berbasis gender.
Selain itu, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak harus bebas dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun eksploitasi. Pancasila dipandang sebagai landasan moral dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia, karena hak asasi bukan pemberian negara, melainkan hak kodrati yang wajib dihormati.
Giwo mengapresiasi upaya pemerintah memperkuat penegakan HAM melalui keberadaan kementerian terkait serta berbagai program sosialisasi yang melibatkan sekolah dan organisasi masyarakat. Ia melihat kesadaran publik terus meningkat dalam menolak dan melaporkan kasus perundungan maupun kekerasan, meskipun tantangan perlindungan HAM masih signifikan.
PBB mencatat sedikitnya 30 bentuk pelanggaran HAM yang harus terus diwaspadai. Karena itu, Giwo mendorong perempuan dan kelompok profesional untuk lebih aktif dalam meningkatkan literasi HAM di masyarakat.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu bersuara ketika melihat tindakan pelanggaran HAM. Menurutnya, pendidikan dan kerja sama kolektif merupakan kunci menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap orang.
Dalam momentum Hari HAM Sedunia yang akan jatuh pada 10 Desember mendatang, Giwo menekankan bahwa perlindungan anak dan perempuan harus menjadi agenda utama bangsa. Ia mengingatkan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama antara negara dan seluruh warga.
Dengan memahami serta mengamalkan nilai-nilai HAM, Giwo percaya Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan.
