Selain Giwo, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, juga mendorong Kementerian HAM untuk berperan dalam pencegahan dan pemantauan kekerasan seksual, serta penguatan aspek pendidikan.
Selain itu, lanjut Dahlia, Komnas Perempuan mengusulkan agar dalam RUU HAM yang tengah disusun, pemerintah turut memasukkan perlindungan bagi perempuan pembela HAM (PPHAM), mengingat masih adanya praktik kriminalisasi terhadap mereka.
Penguatan nilai HAM selain soal memenuhi regulasi, juga memastikan setiap anak dan perempuan merasakan perlindungan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah berjalan seiring dengan partisipasi aktif masyarakat agar perlindungan tersebut benar-benar efektif.
Dengan meningkatnya kesadaran publik dan hadirnya berbagai perangkat hukum, peluang untuk memutus rantai kekerasan semakin terbuka lebar. Namun, upaya ini membutuhkan konsistensi, terutama dalam pendidikan, pengawasan, dan pemberdayaan kelompok rentan.
Ketika prinsip HAM menjadi landasan tindakan tersebut, maka berbagai bentuk pelanggaran dapat dicegah lebih dini melalui mekanisme perlindungan yang lebih responsif. Dengan demikian, penguatan nilai HAM menjadi instrumen strategis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, setara, dan berkeadilan bagi anak dan perempuan.
Pada akhirnya, menjadikan HAM sebagai nilai yang hidup dalam praktik sosial adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa. Jika prinsip-prinsip ini terus diperkuat, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi setiap anak dan perempuan.
)* Aktivis Perempuan
