Oleh: Helena Weya *)
Setiap menjelang 1 Desember, tensi sosial di sejumlah daerah kembali menguat akibat provokasi yang mencoba memanfaatkan momentum tersebut sebagai hari simbolik bagi kelompok separatis. Bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah dengan populasi mahasiswa Papua yang cukup besar seperti Surabaya dan Makassar, isu ini bukan sekadar soal kebebasan berpendapat tetapi telah berkali-kali memantik keresahan sosial. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menilai bahwa provokasi semacam ini tidak hanya menimbulkan gangguan keamanan tetapi juga merusak ruang dialog yang selama ini terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan di Papua dan wilayah lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, arus provokasi di sekitar tanggal 1 Desember kerap mengikuti pola yang sama, yakni dengan mengatasnamakan aspirasi mahasiswa Papua namun membawa narasi yang memiliki kedekatan dengan aktivitas kelompok separatis. Hal inilah yang kembali ditekankan oleh Ketua Aliansi Merah Putih Bergerak Jawa Timur, Sahrul Alamsyah, yang menyampaikan bahwa aktivitas kelompok tertentu di Surabaya dinilai memiliki keterkaitan dengan gerakan separatis dan berpotensi memengaruhi mahasiswa Papua. Pandangan ini disampaikan bukan untuk menekan ruang berekspresi, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran bahwa isu politik yang sensitif dapat disusupi aktor-aktor yang tidak menginginkan stabilitas nasional. Kekhawatiran tersebut perlu dipahami sebagai alarm sosial bahwa masyarakat tidak bisa membiarkan provokasi berkembang tanpa batas.
Di Makassar, Koordinator Aliansi Merah Putih Bergerak, Zainal Azis, juga menyuarakan hal serupa. Ia menilai bahwa keberadaan kelompok yang membawa agenda 1 Desember sering kali memancing gesekan sosial dan memicu kekhawatiran publik. Narasi yang dibawakan kelompok tersebut, menurutnya, kerap dibungkus dengan tema demokrasi namun berpotensi membelokkan persepsi mahasiswa Papua yang sesungguhnya sedang menempuh pendidikan dan membangun masa depan. Penegasan ini mewakili suara banyak pihak yang merasa bahwa stabilitas sosial tidak boleh dikorbankan oleh agenda provokatif yang bersifat destruktif. Narasi provokatif ini semakin tidak relevan ketika pemerintah pusat dan daerah terus membuka ruang dialog serta memperkuat kebijakan afirmatif bagi masyarakat Papua dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi.
