KALABAHI, WARTAALOR.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi mencabut rekomendasi dan dukungan terhadap Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) (Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd, M.Pd). Surat pencabutan rekomendasi dan dukungan tertanggal 2 Juni 2021 diteken Ketua Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, kemudian dikirim ke DPC PDI-P Kabupaten Alor.
Dalam surat tersebut, menjelaskan merujuk surat DPP PDI-P Nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017. Namun setelah mencermati berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan Sdr. Amon Djobo, seperti dugaan melakukan perbuatan tidak terpuji dengan pengusiran terhadap jajaran Kementerian Sosial dan juga terhadap aparat TNI.
“Surat dengan Nomor: 2922/IN/DPP/VI/2021 juga menyebutkan bahwa Amon Djobo sebagai Bupati Alor dinilai tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah,” tulis DPP PDI-P melalui surat yang diterima Wartawan, Rabu, 2 Juni 2021 malam.
