“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah.
Ia menjelaskan mekanisme penyetoran dana wajib dilakukan sejak awal pekerja berstatus tetap. Pemerintah menargetkan aturan turunan rampung agar kesejahteraan pekerja semakin terjamin berkelanjutan.
Program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional serta memberikan ketenangan bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.
“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” pungkasnya. [w.R]