“Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa mengubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara,” ujar Said Iqbal.
Opsi lain seperti melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dinilai memerlukan proses revisi undang-undang panjang. Pembentukan lembaga baru juga dianggap kurang efisien dari sisi waktu serta pembiayaan operasional. Meski demikian, penentuan lembaga pengelola masih menunggu keputusan resmi kepala negara.
“Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menegaskan pengelolaan terpusat ini mengakhiri persoalan gagal bayar hak buruh.