Secara mekanisme, skema DCP mewajibkan setiap pengusaha menyisihkan iuran secara berkala kepada lembaga pengelola yang ditunjuk pemerintah. Dana yang terkumpul akan dipisahkan sepenuhnya dari kekayaan maupun kas operasional perusahaan.
Pemisahan aset ini dirancang sebagai jaring pengaman agar hak pesangon pekerja tetap terbayar penuh saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), bahkan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau dinyatakan pailit.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi repot menagih kepada pengusaha atau kurator, tetapi bisa langsung mengklaim haknya ke lembaga penyelenggara,” ujar Iqbal.