Untuk mengoptimalkan pengelolaan, Iqbal mengusulkan pembentukan sub-unit khusus di bawah Danantara, serupa dengan struktur Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia juga menegaskan bahwa pengelola DCP harus lembaga negara, bukan pihak swasta maupun BUMN.
Terkait kekhawatiran publik akan potensi korupsi, Iqbal meminta semua pihak tetap optimistis karena dana tersebut berada di bawah jaminan negara.
“Yang penting, yang menjamin dana cadangan pesangon ini adalah negara, dalam hal ini Presiden,” tegasnya.