Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kerangka perhitungan melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Formula tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah mengakomodasi berbagai pandangan melalui dialog sosial. Pemerintah juga menyiapkan data Kebutuhan Hidup Layak sebagai bahan pertimbangan.
Perbedaan usulan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah merupakan bagian dari dinamika hubungan industrial. Karena itu, penyampaian aspirasi perlu diarahkan pada substansi kebijakan, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara damai dan tertib.
Ruang dialog yang terbuka diharapkan mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha tanpa mengaburkan tujuan utama pembahasan, yakni menghasilkan kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan.