Prosedur Konstitusional Jadi Landasan Penggantian Posisi Wapres

Ia menilai keberadaan Wakil Presiden diperlukan untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan, termasuk ketika melaksanakan agenda kenegaraan di luar negeri.

Dede berharap pengisian jabatan tersebut dapat dituntaskan paling lambat 26 November 2026 apabila seluruh tahapan memungkinkan.

Dede menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Rangkaian prosesnya mencakup rapat gabungan MPR, penyampaian pemberitahuan kepada Presiden, pengusulan kandidat, verifikasi persyaratan, hingga pemilihan dalam sidang paripurna.

“Seluruh proses harus menghormati kewenangan Presiden dan MPR,” tegasnya.

Pos terkait