Sementara itu, tim ad hoc bertugas mempersiapkan dokumen dan rancangan ketetapan MPR yang dibutuhkan dalam proses pengangkatan Wakil Presiden. Pembagian tugas tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan berjalan sistematis dan tidak terkendala persoalan administratif.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan lembaganya akan menjalankan seluruh proses berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut kepatuhan terhadap mekanisme konstitusional merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan secara tertib dan transparan.
“Kami di MPR akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur konstitusi. Ini merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Eddy.
Eddy juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika ketatanegaraan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, berharap transisi jabatan Wakil Presiden dapat segera diselesaikan tanpa mengabaikan ketelitian dan prosedur hukum.