Nusron menegaskan bahwa keputusan administratif harus didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh dan ketentuan hukum.
“Seluruh hasil evaluasi telah kami sampaikan. Tahap berikutnya adalah merampungkan rancangan surat keputusan yang akan segera diumumkan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menekankan bahwa pengawasan HGU dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) harus diperkuat. Data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 SPDP terhadap perorangan dan 93 terhadap korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga menemukan 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas kebakaran konsesi mencapai 33.514,01 hektare.