Mendukung Mekanisme Pergantian Wapres Sesuai Ketentuan Hukum

Menurutnya, kepentingan nasional tidak boleh terabaikan karena pemerintah masih menghadapi berbagai agenda strategis, termasuk tantangan ekonomi global dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi landasan utama dalam setiap proses politik dan ketatanegaraan kita,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, turut berharap proses pergantian Wakil Presiden berlangsung kondusif dan tidak berlarut-larut.

“Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan,” ujarnya.

MPR mengusulkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti dilaksanakan pada 2 Desember 2026, setelah Presiden mengajukan dua kandidat.

Melalui persiapan tersebut, percepatan pengisian jabatan diharapkan tetap berjalan seiring kepatuhan terhadap hukum, sehingga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terjaga.

Pos terkait