Pembentukan kedua tim tersebut menunjukkan kesiapan MPR dalam menjalankan tanggung jawab kelembagaan, mulai dari pemeriksaan persyaratan calon hingga penyusunan dokumen pendukung.
Dengan pembagian tugas yang jelas, proses pergantian diharapkan tidak menghadapi kendala administratif.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ia memastikan MPR akan menjalankan proses secara tertib, transparan, serta mengutamakan mekanisme ketatanegaraan.
“Kami di MPR akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur konstitusi. Ini merupakan tanggung jawab kelembagaan yang harus kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Eddy.
Eddy juga mengajak seluruh pihak menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan.