Besarnya porsi untuk rumah tangga mencerminkan pentingnya menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika beban perpajakan berkurang, sebagian pendapatan dapat dialihkan untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan, maupun tabungan. Dalam skala lebih luas, terjaganya daya beli juga membantu mempertahankan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga kegiatan produksi dan kesempatan kerja berpeluang terus berkembang.
Salah satu kebijakan yang menonjol adalah rencana perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut menjangkau sekitar 7,54 juta pekerja formal sepanjang 2027. Perluasan cakupan penerima diharapkan memberikan manfaat lebih merata, terutama bagi pekerja yang menghadapi peningkatan kebutuhan hidup dan memerlukan tambahan ruang dalam pengelolaan pendapatan.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa dukungan perpajakan tidak cukup hanya diberikan kepada pekerja sektor padat karya dan pariwisata. Perluasan insentif ke sektor usaha lainnya menjadi bagian dari upaya memperkuat daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, tetapi juga pada stabilitas konsumsi nasional.
Selain pekerja, sektor perumahan turut memperoleh perhatian melalui rencana kelanjutan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Kebijakan tersebut diharapkan membantu masyarakat mengakses hunian sekaligus menjaga aktivitas industri properti. Sektor ini memiliki keterkaitan luas dengan industri bahan bangunan, konstruksi, transportasi, jasa keuangan, dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dukungan terhadap perumahan berpotensi menghasilkan dampak ekonomi yang melampaui transaksi pembelian rumah.
Pemerintah juga mengkaji penyesuaian fasilitas perpajakan untuk logam mulia dengan kadar tertentu guna mendukung industri perhiasan. Menurut Haryo, berbagai insentif tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. Namun, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada kondisi perekonomian, efektivitas kebijakan, serta kemampuan dunia usaha merespons stimulus yang diberikan.