Elim mengemukakan pendapatnya itu dikarenakan Bupati Alor sudah tak aktif selama setahun berjalan, namun DPRD Alor menurut Elim lebih memilih diam dan baru bersurat kepada Gubernur setelah RDTV membawa aspirasi Rakyat ke Mendagri pada tanggal 06 Oktober 2026 lalu.
“Kalian DPR ini kan digaji negara, dikasih fasilitas, dikasih SPPD, tapi kenapa tidak aktif memperjuangkan aspirasi rakyat yang berseliweran di media sosial? Saya yakin kalau kami tidak gerak tanggal enam Oktober lalu, maka mungkin saja itu surat DPRD Alor ke Gubernur NTT tidak akan pernah ada. Ini fakta, sebab pengakuan dalam surat DPRD Alor itu Bupati sudah tidak aktif sejak bulan November 2025, lantas kalian ini baru dari Amerika atau baru bangun dari tidur yang berkepanjangan jadi baru sadar?” pungkas Elim bersimpul sindiran kepada DPRD Alor.
Analisis Yuridis: Unsur Berhalangan Tetap dan Kewenangan Mendagri
Secara normatif, hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen penyelesaian yang jelas. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan atributif kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan langsung memberhentikan kepala daerah apabila Gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan proses tersebut. Langkah ini menjadi krusial mengingat surat pemberitahuan Plt. Sekda Alor terbukti bertentangan secara diametral dengan catatan pengawasan otentik dari Ketua DPRD Alor yang mencatat ketidakhadiran total bupati sepanjang satu tahun penuh (November 2025–Oktober 2026).
Urgensi Verifikasi Lapangan dan Kepastian Hukum
Dalam laporan resminya kepada Itjen Kemendagri, Hukrim RDTV mendesak agar pemanggilan dilakukan secara lintas instansi meliputi Direktur RSUD Kalabahi selaku tim medis dengan membawa rekam medis lengkap dari RS PON Jakarta, Sekda Alor, hingga Wakil Bupati Alor. Penegakan hukum ini sejalan dengan preseden nasional seperti kasus Kabupaten Padang Lawas, serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, dan akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
