Pemerintah Pusat melalui Kemendagri didorong untuk segera menindaklanjuti laporan ini secara objektif guna menghentikan pemborosan keuangan daerah serta memulihkan hak pelayanan publik masyarakat Alor.
Ada Dugaan Pembohongan Oleh Oknum DPRD Alor: SK Pemberhentian Bupati Alor Sudah Ada
Elim juga mengaku mendapat informasi dari salah satu warga Alor bahwa ada oknum DPRD Alor yang mengaku telah mendapat informasi dari pihak Kemendagri bahwa SK Pemberhentian Bupati Alor sudah ada namun baru akan diterbitkan pada Februari 2027 nanti. Untuk itu, Elim meminta agar oknum anggota DPRD Alor tersebut sebaiknya berhenti memberikan informasi menyesatkan kepada masyarakat.
“Saya harap itu oknum DPRD Alor jangan memberikan informasi-informasi yang menyesatkan atau hoaks. Kalau mau berjuang untuk kepentingan daerah, maka silakan kalian anggota DPRD Alor lakukan poksi kalian secara kolektif kolegial terkait hal usulan pemberhentian Bupati Alor ini dengan mempedomani seluruh ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting adalah transparan kepada rakyat dengan cara penyampaikan resmi melalui media massa. Jangan jalan tipu masyarakat,” pungkasnya tegas.
Tindak Lanjut Itjen Kemendagri: Surat Sedang Ditelaah di APIP
Hingga berita ini diposting, tanggapan dari Itjen Kemendagri seperti disampaikan Elim pada pekan lalu, diketahui masih dalam proses telaah di APIP Itjen Kemendagri, “Kami sampaikan bahwa proses disposisi belum selesai dilakukan dan dengan itu proses penelaahan belum dilakukan oleh APIP. Apabila Saudara akan datang lagi, silahkan menyampaikan dokumen tambahan melalui ULA,” demikian pesan terusan dari Itjen Kemendagri yang disampaikan Elim kepada wartawan (06/11/2026) lalu. (*)
Sumber: Rilis
Editor: William Nursal Devarco
RedaksiDaerah.com
