Oleh: Syifa Handayani *)
Memiliki rumah sendiri merupakan impian banyak keluarga Indonesia, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi keterbatasan daya beli dan tingginya harga properti. Bagi kelompok tersebut, rumah bukan sekadar bangunan untuk berteduh, melainkan fondasi kehidupan yang memberikan rasa aman, kepastian tempat tinggal, dan kesempatan membangun masa depan keluarga. Karena itu, langkah pemerintah memperluas penyediaan rumah subsidi pada 2027 menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak dengan pembiayaan terjangkau.
Komitmen tersebut terlihat melalui rencana pemerintah menyelenggarakan akad massal 180.000 rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara sepanjang 2027. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi lokasi akad sebanyak 80.000 unit, sedangkan Sumatera Utara ditargetkan mencapai 100.000 unit pada Desember 2027. Agenda ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus memperkuat pemerataan manfaat pembangunan di berbagai daerah.
Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penyediaan hunian layak sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui Program 3 Juta Rumah, pemerintah berupaya menjadikan kebutuhan tempat tinggal sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orientasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga sebagai upaya memberikan kesempatan yang lebih luas bagi keluarga Indonesia untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
Salah satu langkah penting pemerintah adalah meningkatkan kuota Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada 2026. Peningkatan tersebut memperlihatkan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memiliki rumah pertama. Melalui skema subsidi, keterbatasan penghasilan tidak lagi menjadi penghalang mutlak bagi keluarga pekerja untuk merencanakan kepemilikan hunian secara lebih terukur.