Oleh: Kirana Alamanda )*
Pemerintah mempercepat reformasi sistem bantuan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Transformasi ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan, meningkatkan akurasi data penerima, serta mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, efisien, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan registrasi Perlinsos Digital dengan mengaktifkan agen yang telah terdaftar serta melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diperlukan karena jumlah agen yang mendaftar belum sebanding dengan tenaga yang aktif membantu masyarakat. Dari lebih satu juta agen terdaftar, baru sekitar 50 persen yang telah menjalankan kegiatan registrasi di lapangan.
Keberadaan agen menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pendataan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Gus Ipul mengapresiasi para relawan yang bersedia membantu proses registrasi tanpa memperoleh bayaran maupun meminta imbalan. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan para agen benar-benar menjalankan tugas agar potensi jaringan relawan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hingga 5 November 2026, sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital atau sekitar 39,2 persen dari target 48 juta keluarga. Dengan demikian, masih terdapat 29,2 juta keluarga yang harus diselesaikan registrasinya hingga akhir Desember 2026. Tantangan semakin besar karena rata-rata pendaftaran harian mengalami penurunan dari 506 ribu keluarga pada periode 12-18 Oktober menjadi sekitar 377 ribu keluarga dalam tujuh hari terakhir.