Agar pembaruan sistem tersebut berjalan konsisten di seluruh wilayah, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos Digital. Tim tersebut perlu melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah daerah juga didorong melakukan evaluasi mingguan untuk mengetahui perkembangan registrasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
Pengawasan berkala menjadi bagian penting untuk memastikan target nasional tidak hanya tercapai di wilayah tertentu. Tito mendorong keterbukaan informasi mengenai capaian setiap daerah serta mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah dengan kinerja registrasi terbaik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapatkan perhatian dan evaluasi khusus agar hambatan pelaksanaan dapat segera diatasi.
Dengan demikian, peluncuran Perlinsos Digital tidak sekadar menjadi pembaruan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menandai langkah penting pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern dan akuntabel. Keberhasilan transformasi ini akan ditentukan oleh konsistensi koordinasi pemerintah pusat dan daerah, ketepatan pemutakhiran data, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola, pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran perlindungan sosial memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada akhirnya, reformasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghadirkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
)* Pengamat Kebijakan Publik