Oleh: Alexandro Dimitri*)
Kekuatan ekonomi Indonesia tidak akan kokoh apabila pertumbuhan hanya berputar di pusat kota, sementara desa sebatas menjadi pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk dari luar wilayah. Desa membutuhkan lembaga yang mempertemukan produksi, distribusi, dan konsumsi warga. Karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) patut dibaca sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi dari bawah, bukan sekadar proyek membangun gerai.
Namun, penguatan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan perlindungan anggaran publik. APBDes tetap penting untuk membiayai jalan, irigasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar warga. Karena itu, pertanyaan mengenai pembiayaan koperasi perlu dijawab secara terbuka agar program yang dimaksudkan menggerakkan ekonomi tidak justru menimbulkan kekhawatiran baru di tingkat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa APBDes tidak dipotong untuk membiayai Kopdes Merah Putih. Ia menjelaskan bahwa seluruh aset koperasi menjadi milik desa, tenaga kerjanya berasal dari masyarakat setempat, dan 20 persen hasil pendapatannya dialokasikan menjadi pendapatan desa. Koperasi juga diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memudahkan warga memperoleh kebutuhan pokok, pupuk, serta barang bersubsidi. Yandri turut memastikan pembangunan jalan dan jembatan desa tetap berjalan melalui program pemerintah. Penegasan ini menjaga kepercayaan desa dan menempatkan koperasi sebagai tambahan kekuatan ekonomi, bukan pesaing pembangunan infrastruktur.