Untuk mengejar target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan lebih luas dari seluruh kepala daerah. Gus Ipul meminta kecepatan registrasi ditingkatkan menjadi 521 ribu keluarga per hari serta mendorong pemantauan perkembangan melalui dasbor masing-masing daerah. Percepatan juga perlu memprioritaskan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta masyarakat miskin dan rentan agar tidak kehilangan akses bantuan pada 2027.
Urgensi percepatan registrasi turut menjadi perhatian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pendataan hingga satu juta keluarga setiap hari dengan mengoptimalkan agen yang sudah tersedia. Kepala daerah juga diminta turun langsung dan menunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan dan kelurahan agar pelaksanaan program berjalan lebih terkoordinasi.
Dorongan tersebut berkaitan dengan tujuan utama Perlinsos Digital, yakni membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Integrasi data memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi berdasarkan kondisi masyarakat sehingga bantuan tidak hanya bergantung pada proses pendataan administratif secara terpisah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat agar transformasi digital memberikan dampak nyata terhadap ketepatan sasaran bantuan.
Pembenahan tidak hanya menyangkut proses registrasi, tetapi juga mekanisme penentuan penerima manfaat. Menteri Sosial menjelaskan bahwa kelayakan masyarakat akan dinilai menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung dengan data administratif lintas instansi. Melalui mekanisme tersebut, penetapan penerima diharapkan berlangsung berdasarkan sistem dan data, bukan keputusan subjektif pejabat maupun petugas di lapangan.
Perubahan mekanisme juga mencakup proses administrasi rekening penerima bantuan. Calon penerima yang dinilai memenuhi persyaratan nantinya dapat mengusulkan rekening sendiri untuk penyaluran bansos. Skema ini diharapkan memangkas proses pembukaan rekening kolektif yang sebelumnya dapat membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan. Apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.