Jakarta – Pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan melalui integrasi data kependudukan dan layanan publik. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat registrasi Perlinsos Digital agar pelaksanaan program berjalan optimal. Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan digitalisasi pemerintahan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech). Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujar Tito.