Oleh: Indah Prameswari)*
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga oleh negara dan masyarakat. Aksi damai menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, serta mengingatkan pemerintah mengenai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama.
Namun, dinamika penyampaian pendapat kini tidak berlangsung di ruang publik secara langsung saja, melainkan meluas ke media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran informasi sangat tinggi. Situasi ini menghadirkan tantangan baru ketika pesan provokatif, kabar bohong, dan potongan informasi tanpa konteks dimanfaatkan untuk membangun kemarahan serta memperkeruh suasana.
Dalam masyarakat yang terhubung secara digital, sebuah unggahan dapat menyebar luas sebelum kebenarannya diperiksa. Narasi yang sengaja dipelintir berpotensi mengubah perbedaan pandangan menjadi kecurigaan, bahkan mendorong tindakan yang merugikan masyarakat sendiri.
Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat Letjen TNI (Purn) Nyoman Cantiasa mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan dinamika nasional dan tetap menghormati proses hukum. Ia mengajak masyarakat menjaga ketenangan, persatuan, dan kerukunan serta tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan.
Pesan tersebut menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat sekaligus kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Aspirasi yang disampaikan secara tertib akan lebih mudah memperoleh perhatian publik dan pemerintah, sementara tindakan anarkis justru berisiko mengaburkan substansi tuntutan yang ingin diperjuangkan.
Menjaga ketertiban tidak berarti membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Negara perlu menjamin kebebasan berekspresi sesuai ketentuan hukum, sementara peserta aksi, aparat, dan pihak-pihak terkait harus mengedepankan komunikasi serta menghindari tindakan yang dapat memperbesar ketegangan.